KATHMANDU, penanuswantara.online – Gelombang kemarahan rakyat Nepal memuncak setelah sejumlah video yang memperlihatkan gaya hidup mewah anak-anak pejabat viral di media sosial. Video tersebut memicu aksi demonstrasi yang berakhir ricuh, dengan pembakaran rumah-rumah pejabat pada Selasa (9/9/2025).
Beberapa hari sebelum demonstrasi besar, tagar seperti #PoliticiansNepoBabyNepal, #NepoKids, dan #NepoBaby menjadi trending di platform seperti TikTok, Reddit, hingga X (Twitter). Tagar itu digunakan warganet untuk mengecam perilaku anak pejabat yang memamerkan kekayaan di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.
Dalam video yang viral, terlihat kontras yang mencolok antara rakyat yang hidup dalam kemiskinan dan anak-anak pejabat yang memamerkan tas bermerek, jam tangan mewah, serta liburan ke luar negeri seperti Paris dan Dubai.
Seorang pengguna Reddit menuliskan komentar pedas, "Anak-anak politisi elite tahu betul sumber kemewahan orang tua mereka—uang dari pembayar pajak seperti kita. Sementara rakyat berjuang untuk hidup, mereka menikmati privilese yang luar biasa."
Netizen lainnya menyerukan agar masyarakat mendata akun media sosial para anak pejabat tersebut sebagai bukti untuk menuntut pertanggungjawaban.
"Simpan konten mereka sebelum dihapus, agar tidak ada yang bisa lari dari bukti kemewahan yang mereka pamerkan," tulis seorang pengguna.
Kemarahan publik semakin membara setelah salah satu video memperlihatkan seorang anak pejabat mengenakan jam tangan senilai puluhan ribu dolar, sementara dalam klip lain terlihat pesta mewah yang digelar di luar negeri.
"Uang pajak kita untuk kemewahan mereka. Kita yang bayar, mereka yang hidup bebas," ujar seorang warganet di TikTok.
Kerusuhan yang terjadi pada Selasa malam membuat situasi di ibu kota Nepal semakin tak terkendali. Sejumlah rumah pejabat pemerintah dibakar massa, memaksa pihak keamanan turun tangan untuk mengendalikan keadaan.
Sementara itu, kelompok demonstran yang didominasi generasi muda, termasuk Gen Z, mendesak agar militer turun tangan dan segera mengambil langkah tegas terhadap para pejabat yang diduga melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Hingga kini, pemerintah Nepal belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan massa, namun pihak keamanan memperingatkan bahwa situasi bisa semakin memburuk jika tidak ada langkah nyata dalam meredam kemarahan publik.(red.al)
Posting Komentar