Mojokerto, Penyaluran BBM subsidi yang sejatinya ditujukan untuk membantu masyarakat kecil kembali menuai sorotan. Alih-alih tepat sasaran, kebijakan ini justru dinilai masih menyisakan celah besar bagi praktik penyimpangan, terutama akibat lemahnya pengawasan dan kurangnya tindakan tegas terhadap para pelaku mafia BBM.
Kasus penimbunan solar subsidi bukanlah hal baru. Di berbagai wilayah, praktik ini terus berulang dan seakan menjadi pola yang sulit diputus. Gudang-gudang penampungan ilegal kerap terungkap, menunjukkan bahwa distribusi energi bersubsidi masih jauh dari kata aman dan transparan.
Temuan terbaru muncul dari hasil penelusuran tim awak media pada Rabu (01/03/2026) di kawasan Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di sebuah lokasi terpencil yang jauh dari keramaian, ditemukan titik yang diduga kuat sebagai tempat transit BBM subsidi ilegal.
Di area tersebut, terlihat dua unit truk tangki berwarna biru-putih dengan kapasitas sekitar 8.000 liter per unit. Kejanggalan semakin mencolok ketika sejumlah orang di lokasi mengaku tidak mengetahui asal-usul maupun pemilik kendaraan tersebut.
Namun, keterangan berbeda datang dari seorang pria bertubuh tambun yang mengaku sebagai sopir asal Jombang. Ia menyebut bahwa truk tangki tersebut merupakan milik seseorang berinisial Haji M yang berdomisili di Surabaya.
Informasi ini menguatkan dugaan yang sebelumnya telah beredar, yakni adanya keterlibatan seorang pengusaha berinisial M asal Madura dalam jaringan distribusi solar subsidi ilegal.
Letak lokasi yang jauh dari pemukiman serta minim pengawasan diduga sengaja dipilih untuk menghindari perhatian publik dan aparat. Ironisnya, area tersebut berada tidak jauh dari sejumlah perusahaan yang semestinya menggunakan BBM non-subsidi.
Situasi ini memunculkan kecurigaan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik ilegal tersebut—yang bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Desakan publik pun semakin menguat. Masyarakat meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk bertindak tegas dan tidak membiarkan praktik ini terus berlangsung. Pengawasan yang ketat serta penindakan tanpa kompromi dinilai menjadi langkah penting untuk memutus rantai mafia BBM subsidi.
Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga mengkhianati tujuan utama dari kebijakan subsidi itu sendiri.(RED)
Posting Komentar