Jakarta, penanuswantara.online – Gelombang protes besar-besaran yang terjadi di berbagai daerah setelah sejumlah anggota DPR mengeluarkan pernyataan dan aksi kontroversial, akhirnya berbuntut panjang. Sejumlah partai politik resmi menonaktifkan kadernya dari keanggotaan DPR RI.
Pernyataan dan sikap yang dianggap tidak pantas itu memicu kekecewaan masyarakat, mulai dari berjoget di tengah situasi rakyat yang sulit, menyebut rakyat “tolol”, hingga membela kenaikan tunjangan fantastis bagi anggota dewan. Aksi protes bahkan berujung pada kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran fasilitas umum yang memakan korban jiwa.
NasDem Copot Sahroni dan Nafa Urbach
Partai NasDem menjadi salah satu partai yang mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Surat keputusan tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim, berlaku per 1 September 2025.
Hermawi menjelaskan, pernyataan kedua politisi itu dianggap melukai perasaan publik dan menyimpang dari perjuangan partai. Sahroni sempat menyebut usulan pembubaran DPR datang dari “orang tolol”, sementara Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan dengan alasan jarak rumahnya ke Senayan jauh dan macet.
PAN Singkirkan Eko Patrio dan Uya Kuya
Partai Amanat Nasional (PAN) juga menonaktifkan dua kadernya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya. Keputusan ini diumumkan oleh Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, pada Minggu (31/8/2025).
Langkah ini diambil setelah Eko Patrio mengunggah video parodi berjoget DJ sebagai respons atas kritik publik terkait anggota DPR yang bergoyang usai pidato Presiden Prabowo. Aksi itu memantik kemarahan warga di tengah kondisi sosial yang sedang sulit. Uya Kuya pun ikut terseret karena turut berjoget di momen yang sama.
Golkar Nonaktifkan Adies Kadir
Dari Partai Golkar, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir resmi dicopot dari Fraksi Golkar. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan keputusan tersebut berlaku mulai 1 September 2025.
Adies sebelumnya menuai kritik setelah menjelaskan soal kenaikan tunjangan anggota DPR. Meski kemudian ia meralat pernyataannya, Golkar tetap mengambil langkah tegas untuk meredam kemarahan publik.
Partai Politik Tegaskan Dengarkan Suara Rakyat
Baik NasDem, PAN, maupun Golkar sama-sama menekankan bahwa aspirasi masyarakat menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan. Mereka mengakui pernyataan kader yang kontroversial telah mencederai hati rakyat, sehingga penonaktifan dianggap sebagai langkah korektif demi menjaga kepercayaan publik.(red.al)
Posting Komentar