KEDIRI, penanuswantara.online – Realisasi penggunaan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri yang baru mencapai sekitar 52 persen dari total APBD 2025 menuai sorotan. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk kurang tanggapnya Pemkot terhadap kebutuhan pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Dosen Universitas Hang Tuah Surabaya, Dr. Djoko Santoso, M.MSi, yang juga pakar pemerintahan lulusan program USAID/World Bank/ADB/AusAID, menilai seharusnya belanja publik menjadi prioritas utama Pemkot Kediri. “Dana publik semestinya segera direalisasikan untuk program-program masyarakat, seperti yang juga pernah ditekankan Menteri Keuangan Purbaya,” ujarnya.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati dan Wakil Wali Kota Gus Qowim, hingga Oktober 2025 Pemkot Kediri baru mampu menyerap 52 persen anggaran. Mayoritas dana yang terserap pun hanya digunakan untuk belanja rutin seperti gaji, tunjangan, serta operasional pegawai, belum banyak menyentuh sektor kebutuhan masyarakat. Padahal, waktu pelaksanaan anggaran 2025 hanya tersisa sekitar dua bulan.
Menurut Djoko, capaian serapan 50 persen seharusnya sudah diraih sejak pertengahan tahun, yakni Juni atau Juli 2025. “Anggaran dan perangkat kerja sudah tersedia, seharusnya pelaksanaan bisa lebih cepat. Perlu ada evaluasi serius agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi di tahun berikutnya,” tegasnya.
Meski memahami kehati-hatian Wali Kota Vinanda sebagai pemimpin baru, Djoko mengingatkan bahwa terlalu berhati-hati juga bisa berdampak negatif. “Jika penyerapan anggaran publik lambat, efeknya bisa memperlambat perputaran ekonomi di masyarakat. Padahal tujuan utama pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan warga,” jelasnya.
Djoko juga mengingatkan soal risiko jika dana daerah terus mengendap di bank. Menteri Keuangan Purbaya, kata dia, bisa saja menarik kembali dana tersebut atau mengurangi alokasi transfer ke daerah. “Yang penting, anggaran digunakan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Tidak ada yang perlu ditakuti selama penggunaannya transparan dan akuntabel. Semua demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan birokrasi,” pungkasnya.(red.al)
Posting Komentar