Jakarta, kupasfakta.online – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya kembali menegaskan garis tegas kepemimpinan Nahdlatul Ulama: konstitusi harus berdiri di atas segala manuver. Di tengah dinamika internal yang menghangat, Gus Yahya mengajak seluruh jajaran NU, dari pusat hingga ranting, untuk bersama-sama menyiapkan Muktamar ke-35 NU yang sah, bermartabat, dan sepenuhnya sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Ajakan tersebut disampaikan Gus Yahya saat membacakan Surat Pernyataan Nomor: 4937/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025 tentang Tanggapan atas Tabayun Rais Aam: Menjernihkan Masalah, Menatap Masa Depan, di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).
“Mari kita bersama-sama, dalam semangat musyawarah, menyiapkan Muktamar yang legitimate dan sesuai dengan AD/ART sebagai jalan keluar yang terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan semua persoalan dan membawa NU melangkah ke masa depan yang lebih baik,” tegas Gus Yahya.
Konstitusi vs Manuver: Garis Tegas PBNU
Dalam pernyataannya, Gus Yahya menilai dinamika yang belakangan terjadi tidak boleh menyeret NU ke jurang konflik berkepanjangan. Menurutnya, NU sebagai jam’iyah besar tidak boleh terjebak dalam pusaran tarik-menarik kepentingan internal yang menguras energi organisasi.
“Energi NU seharusnya difokuskan pada khidmah dan kerja-kerja keumatan, bukan pada konflik internal,” ujarnya.
Ia pun menyerukan kepada seluruh pengurus NU di semua tingkatan untuk tetap menjalankan roda jam’iyah, tanpa terpengaruh oleh ketegangan yang sedang berlangsung. Gus Yahya menekankan pentingnya ukhuwah dan keberanian untuk membuka lembaran baru.
“Saya mengajak semua pihak, termasuk diri saya sendiri, untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru dengan semangat persaudaraan,” katanya.
Tabayun Rais Aam dan Keputusan yang Dipersoalkan
Menanggapi Surat Tabayun Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menyatakan bahwa isi surat tersebut harus dipahami secara utuh, tidak dipotong-potong sesuai kepentingan. Ia menilai, jika dilihat secara jujur dan komprehensif, maka akan tampak jelas bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah di Hotel Aston pada 20 November 2025, beserta seluruh keputusan turunannya, tidak memiliki dasar konstitusional.
“Termasuk klaim penetapan Penjabat Ketua Umum, itu adalah tindakan yang tidak memiliki dasar,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Yahya menyatakan bahwa rangkaian keputusan tersebut bertentangan dengan AD/ART NU, sehingga batal demi hukum.
“Sebagai mandataris Muktamar yang bertanggung jawab menjaga konstitusi jam’iyah, saya menolak keputusan tersebut dan seluruh produk lanjutannya, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujar Gus Yahya dengan nada tegas.
Menjaga Marwah NU
Menurut Gus Yahya, sikap tersebut bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan ikhtiar menjaga marwah, konstitusi, dan tatanan organisasi yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan bahwa NU hanya bisa melangkah ke masa depan jika tetap berada di atas rel konstitusional dan nilai-nilai persaudaraan.
Di tengah riuhnya perdebatan, pernyataan Gus Yahya menjadi sinyal kuat bahwa NU tidak boleh dikelola dengan tafsir sepihak, melainkan dengan musyawarah, kejujuran, dan kepatuhan terhadap AD/ART.
Muktamar sah atau konflik berkepanjangan—NU kini dihadapkan pada pilihan sejarah.
Posting Komentar