Jakarta, penanuswantara.online — Ratusan guru madrasah dari berbagai daerah di Indonesia mendatangi kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (30/10/2025). Mereka menyuarakan aspirasi agar segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menuntut kesetaraan hak dengan guru sekolah negeri.
Perwakilan para guru diterima langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana, Juri Ardiantoro, bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Agama di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat.
Rombongan guru ini tergabung dalam beberapa organisasi, antara lain Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), dan Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).
Salah satu perwakilan guru, Muhammad Zein, menyampaikan bahwa tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah memberikan afirmasi PPPK bagi guru madrasah, sebagaimana halnya guru honorer di sekolah umum yang telah diangkat.
“Harapan kami sederhana, agar Bapak Presiden bisa memberikan afirmasi dan membuka kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk menjadi PPPK. Tanpa itu, masih ada diskriminasi antara guru sekolah dan guru madrasah,” ujar Zein seusai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan PPPK bukan hanya soal status, melainkan juga bentuk keadilan dan peningkatan kesejahteraan.
“Negara tidak boleh membuat dikotomi pendidikan. Ketika sekolah negeri mendapat afirmasi anggaran dan PPPK, guru madrasah swasta pun harus mendapatkan hak yang sama,” tambahnya.
Zein juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan madrasah. “Kami percaya Pak Presiden akan memperhatikan nasib kami. Kami hanya berharap keputusan segera diambil,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Juri Ardiantoro memastikan bahwa seluruh aspirasi guru madrasah akan diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan bahwa Presiden saat ini tengah berada di Korea Selatan untuk menghadiri KTT APEC 2025, namun pemerintah akan segera menindaklanjuti masukan yang telah disampaikan.
“Kami sudah menerima dengan baik aspirasi teman-teman guru madrasah dan akan menyampaikannya kepada Bapak Presiden,” ujar Juri.
Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional, baik di sekolah negeri maupun madrasah.
“Presiden berkomitmen memastikan tidak ada anak Indonesia yang tidak bersekolah dan tidak ada fasilitas pendidikan yang tertinggal, termasuk madrasah,” tegasnya.
Menurut Juri, pemerataan layanan pendidikan merupakan prioritas utama pemerintahan Prabowo, termasuk perbaikan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta sistem pengelolaan sekolah berbasis digital.
Sebelum diterima oleh pihak Istana, massa guru madrasah menggelar aksi damai di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Akibatnya, arus lalu lintas di sekitar area tersebut sempat mengalami kepadatan.
Dalam aksinya, para guru juga menuntut:
Penerbitan SK PPPK bagi guru bersertifikasi tanpa diskriminasi.
Pelunasan tunggakan inpassing tahun 2012–2014.
Penghentian perlakuan diskriminatif terhadap guru swasta dan madrasah.
Aksi berjalan tertib dan diakhiri dengan doa bersama. Para perwakilan menyatakan akan terus mengawal proses penyampaian aspirasi hingga adanya keputusan resmi dari pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal status ASN atau PPPK, tetapi tentang penghargaan terhadap dedikasi guru madrasah yang telah puluhan tahun mengabdi untuk mencerdaskan anak bangsa,” tutup Zein dengan nada haru.(red.al)
Posting Komentar