JAKARTA, penanuswantara.online – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/09).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin rapat dan membacakan keputusan setelah mendengarkan pandangan akhir seluruh fraksi partai politik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan dokumen resmi APBN 2026 kepada pimpinan DPR.
Pengesahan ini diwarnai sejumlah perubahan signifikan pada pos anggaran. Belanja negara yang sebelumnya tercatat Rp3.786,4 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) Agustus lalu, kini meningkat menjadi Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara hanya mengalami kenaikan tipis, dari Rp3.147,6 triliun menjadi Rp3.153,9 triliun.
Dengan postur anggaran tersebut, defisit APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun, atau setara 2,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pemerintah: Defisit Masih Aman
Menteri Keuangan Purbaya meminta masyarakat tidak khawatir terkait meningkatnya defisit. Ia menegaskan bahwa angka tersebut masih dalam batas aman, yakni 2%-3%.
“Enggak usah takut, pemerintah tetap berhati-hati. Defisit ini diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya di Senayan, Jakarta, Kamis (18/09).
Menurut Purbaya, defisit ini merupakan strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Pengamat: Tingkatkan Penerimaan Pajak, Jangan Bebani UMKM
Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menilai defisit APBN 2026 masih terkendali. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memperkuat penerimaan negara, terutama melalui optimalisasi pajak kalangan atas dan korporasi besar.
“PR utama pemerintah adalah memperluas basis pajak dan menutup kebocoran di sektor korporasi. Jangan sampai beban justru diarahkan ke masyarakat kelas menengah dan pelaku UMKM yang kondisinya sedang sulit,” ujarnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (23/09).
Telisa menyarankan agar pemerintah mengimplementasikan pajak kekayaan dan pajak barang mewah dengan tepat sasaran. Ia menilai kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi masih banyak yang menghindari kewajiban pajak melalui praktik tax avoidance.
“Pajak untuk kekayaan yang tidak produktif, seperti aset yang menganggur, bisa digali. Itu potensial meningkatkan pendapatan negara,” tambahnya.
Rincian Fokus APBN 2026
Pemerintah menetapkan sejumlah program prioritas dalam APBN 2026. Berikut beberapa alokasi anggaran utama:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 Triliun
Program ini ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita, serta memberdayakan UMKM lokal.
Namun, ekonom Telisa Falianty mengkritik lonjakan anggaran MBG yang sempat dikoreksi menjadi Rp223,6 triliun di era Sri Mulyani, tetapi kini kembali ke angka Rp335 triliun.
“Jika serapan anggaran rendah, lebih baik dialihkan sementara menjadi bantuan beras atau sembako untuk hasil cepat,” tegas Telisa.
2. Ketahanan Energi: Rp402,4 Triliun
Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat produksi migas nasional, percepatan transisi energi bersih, dan memastikan subsidi energi tepat sasaran, termasuk BBM dan LPG.
Telisa menyoroti perlunya detail perencanaan agar Indonesia tidak terus bergantung pada impor energi fosil.
3. Pendidikan: Rp769,1 Triliun
Pendidikan mendapat porsi anggaran terbesar, namun Rp223 triliun di antaranya dipotong untuk MBG.
Program pendidikan meliputi gaji guru, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Sekolah Rakyat.
4. Perlindungan Sosial: Rp508,2 Triliun
Dana ini diarahkan untuk program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rinciannya antara lain:
Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Rp43,8 triliun
Subsidi energi (BBM, listrik, LPG 3 kg): Rp210 triliun
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa: Rp6,5 triliun
5. Kesehatan: Rp244 Triliun
Fokus pada penguatan jaminan sosial kesehatan nasional (JKN), cek kesehatan gratis, serta revitalisasi rumah sakit.
Sebanyak Rp24,7 triliun dialokasikan khusus untuk program makanan bergizi ibu hamil dan balita.
6. Penguatan Desa dan UMKM
Pemerintah akan membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan meningkatkan transfer ke daerah dari Rp649,9 triliun menjadi Rp692,9 triliun untuk memperkuat ekonomi lokal.
7. Pertahanan dan Keamanan: Rp187,1 Triliun
Mengacu pada kesepakatan dengan Komisi I DPR, anggaran pertahanan akan digunakan untuk modernisasi alutsista, penguatan Komando Cadangan (Komcad), dan peningkatan kesejahteraan prajurit.(red.al)
Posting Komentar