Jakarta, penanuswantara.online – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan publik setelah kasus keracunan massal terjadi di sejumlah daerah.
Puan menekankan pentingnya evaluasi dilakukan secara menyeluruh dan tidak saling menyalahkan, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Evaluasi harus dilakukan secara total. Jangan saling menyalahkan, tetapi kita benahi bersama agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi,” ujar Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9).
DPR Akan Lakukan Pengawasan Lapangan
Puan juga menyatakan bahwa DPR akan turun langsung ke lapangan, termasuk meninjau dapur-dapur penyedia makanan program MBG. Hal ini dilakukan untuk memastikan akar persoalan, apakah berasal dari proses produksi makanan di dapur, distribusi, atau penyajian di sekolah.
“Kami akan melakukan pengawasan di lokasi-lokasi yang bermasalah, khususnya dapur MBG, untuk melihat langsung sumber persoalannya,” ungkapnya.
“Harus dilihat dari hulu, apakah masalahnya di dapur, di sekolah, atau di rantai distribusi, supaya jelas dan bisa diperbaiki,” tambah Puan.
Lonjakan Kasus Keracunan
Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah kasus keracunan yang terkait dengan program MBG mengalami peningkatan signifikan dalam satu pekan terakhir.
Data per 14 September 2025: 5.360 siswa mengalami keracunan.
Data per 21 September 2025: 6.452 siswa keracunan, meningkat 1.092 kasus dalam sepekan.
Lima provinsi dengan jumlah kasus tertinggi:
Jawa Barat – 2.012 kasus
DI Yogyakarta – 1.047 kasus
Jawa Tengah – 722 kasus
Bengkulu – 539 kasus
Sulawesi Tengah – 446 kasus
Komisi IX: Program Tidak Bisa Dihentikan
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai menghentikan sementara program MBG sulit dilakukan karena program ini merupakan agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran untuk MBG juga telah disiapkan dalam APBN.
“Program ini dianggap strategis oleh Presiden, sehingga saat ini yang paling mungkin dilakukan adalah menekan angka keracunan, bukan menghentikannya,” ujar Charles dalam rapat Komisi IX, Senin (22/9).
Tuntutan Evaluasi dan Transparansi
Sejumlah pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, mendesak agar program MBG dievaluasi secara total demi menjamin keamanan pangan dan kesehatan siswa.
Puan menegaskan, DPR akan mengawal proses evaluasi agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa ini benar-benar berjalan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Program MBG ini niatnya baik, untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Tapi jangan sampai justru membahayakan mereka. Karena itu, pengawasan harus diperketat dan standar kualitas pangan harus ditingkatkan,” tegas Puan.(red.al)
Posting Komentar