Kediri, penanuswantara.online – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam memperbaiki fasilitas publik yang rusak pascakerusuhan Sabtu (30/8/2025) mulai menunjukkan perkembangan positif.
Sejak Selasa (9/9), tim dari Kementerian PUPR sudah berada di Kediri untuk melakukan survei dan peninjauan langsung terhadap gedung-gedung yang mengalami kerusakan parah. Proses ini juga mencakup kajian teknis guna menentukan kelayakan bangunan yang harus direhabilitasi maupun dibangun ulang.
“Dari hasil identifikasi awal, ada tiga gedung utama yang mengalami kerusakan sangat parah, yaitu gedung DPRD Kabupaten Kediri, gedung sekretariat, dan gedung bupati,” ujar Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, M. Erfin Fatoni, Rabu (10/9).
Menurut Erfin, nilai kerugian sementara dari kerusakan tiga gedung tersebut mencapai Rp 136 miliar. Angka tersebut belum termasuk kerugian atas barang-barang milik daerah yang dijarah saat kerusuhan.
Pemkab Ajukan Bantuan Pusat
Erfin menuturkan, Kementerian PUPR kini tengah melakukan verifikasi kerusakan untuk memastikan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Pemkab Kediri berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana pembangunan, meski kemungkinan tidak menanggung seluruh biaya.
“Kami masih menunggu hasil kajian tim kementerian. Harapannya, ada bantuan anggaran dari pusat, meskipun nantinya mungkin harus dilakukan sharing pembiayaan dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia menyebut, pada hari pertama tim kementerian melakukan survei kerusakan, sementara hari kedua difokuskan pada kajian teknis yang akan menentukan besaran anggaran yang bisa diusulkan.
4.723 Peralatan Kantor Dijarah
Selain kerusakan bangunan, Pemkab Kediri juga mengalami kerugian akibat penjarahan besar-besaran yang terjadi bersamaan dengan kebakaran gedung.
Hasil inventarisasi menunjukkan, sebanyak 4.723 unit barang dan peralatan kantor hilang, mulai dari komputer, laptop, printer, scanner, pendingin ruangan, kursi, kendaraan roda dua hingga mobil dinas.
Total kerugian dari penjarahan ini diperkirakan mencapai Rp 23,9 miliar.
“Saat ini, barang yang kembali belum mencapai setengahnya. Kami pesimistis semua barang bisa kembali utuh,” kata Erfin.
Untuk barang yang dipastikan hilang, Pemkab Kediri akan melakukan penghapusan aset sesuai mekanisme yang berlaku. Proses ini dimulai dengan pembuatan berita acara dan identifikasi barang, sebelum akhirnya diterbitkan SK penghapusan oleh bupati.
“Target kami, proses ini selesai pada November sehingga SK bisa terbit pada Desember,” jelasnya.
Rekap Kerugian Kerusuhan Kediri
Kerusakan berat pada tiga gedung utama Pemkab Kediri
Gedung DPRD Kabupaten Kediri
Gedung Sekretariat
Gedung Bupati
Total kerugian: Rp 136 miliar
Penjarahan 4.723 barang dan peralatan kantor
Termasuk komputer, laptop, AC, kendaraan dinas, dan lainnya
Total kerugian: Rp 23,9 miliar
Total kerugian keseluruhan: Rp 159,9 miliar
Langkah Selanjutnya
Dengan kerugian yang sangat besar, Pemkab Kediri berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil keputusan terkait pembiayaan pembangunan kembali fasilitas yang rusak.
Tim Kementerian PUPR dijadwalkan merampungkan kajian teknis dalam waktu dekat agar proses penganggaran bisa dilakukan sebelum akhir tahun.
“Kerusakan ini menjadi tanggung jawab bersama. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat agar pemulihan dapat berjalan cepat dan pelayanan publik segera normal kembali,” tandas Erfin.(RED.AL)
Posting Komentar