.png)
KEDIRI, penanuswantara.online — Dugaan peredaran minuman keras (miras) ilegal kembali mencuat dan memantik kegelisahan publik. Kali ini, praktik tersebut disinyalir berjalan secara terorganisasi, sistematis, dan berkelanjutan, dengan jaringan distribusi tertutup yang diduga dikendalikan oleh seorang pria berinisial Hasyim.
Informasi yang dihimpun dari sumber lapangan menyebutkan, miras ilegal tersebut diduga disetorkan secara berkala ke sejumlah titik strategis, termasuk wilayah hukum Wates. Titik-titik penjualan disebut berada di akses gang kawasan Jajar serta wilayah Carikan Wates di sekitar SPBU, lokasi yang dinilai rawan namun “aman” karena padat aktivitas warga dan dekat fasilitas umum.
Modus ini disinyalir bukan tanpa perhitungan. Keramaian dijadikan tameng, lalu lalang kendaraan menjadi kamuflase. Warga pun menyindir dengan getir, “Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga.”
Pola Tertutup, Distribusi Bergilir
Hasil penelusuran awal mengindikasikan adanya pola setoran berantai dari pemasok ke pengecer, dengan jam distribusi yang berubah-ubah. Aktivitas tersebut diduga telah berlangsung cukup lama, seolah berjalan di lorong gelap yang luput dari sorotan.
Publik pun bertanya-tanya:
Apakah pengawasan benar-benar berjalan, atau justru sengaja dilonggarkan?
Pepatah lama kembali relevan, “Api kecil jangan dibiarkan menjadi kebakaran.” Pembiaran, sekecil apa pun, adalah undangan bagi kekacauan.
Ancaman Nyata bagi Kamtibmas
Peredaran miras ilegal bukan sekadar pelanggaran administrasi. Dampaknya nyata dan berlapis—mulai dari gangguan ketertiban umum, potensi tindak kekerasan, hingga kecelakaan lalu lintas.
Warga sekitar mengaku resah dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar tidak tutup mata. Seruan keras pun menguat:
“Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Jika benar praktik ini berlangsung lama tanpa penindakan, maka kepercayaan publik berada di ujung tanduk.
Senggolan Regulasi dan Ancaman Sanksi
Apabila dugaan ini terbukti, para pihak yang terlibat berpotensi melanggar ketentuan perizinan dan distribusi minuman beralkohol, baik peraturan daerah maupun ketentuan pidana nasional, termasuk:
-
Distribusi barang tanpa izin
-
Penjualan minuman beralkohol ilegal
-
Potensi pelanggaran ketertiban umum
Konsekuensi hukum tidak ringan: pidana, denda, penyitaan barang bukti, hingga penutupan lokasi. Kewenangan penertiban melekat pada Satpol PP, dengan dukungan Kepolisian, serta pengawasan pemerintah daerah. Bila hukum benar-benar ditegakkan, tak ada ruang abu-abu.
Desakan Operasi Terpadu
Masyarakat mendesak Polres/Polsek setempat, Satpol PP, dan instansi terkait untuk segera menggelar operasi terpadu, menelusuri alur pasok, serta mengungkap aktor kunci di balik dugaan jaringan ini.
“Bersih pangkal, jernih ujung,” penegakan hukum yang tegas diyakini mampu memutus mata rantai peredaran miras ilegal. Diam bukan pilihan. Pembiaran hari ini adalah petaka esok hari.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi lapangan dan menggunakan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebut masih berstatus diduga/disinyalir hingga adanya putusan hukum tetap.
Catatan Redaksi:
KEDIRI — Dugaan peredaran minuman keras (miras) ilegal kembali menyeruak ke permukaan. Kali ini, aktivitas tersebut disinyalir berjalan rapi, terorganisir, dan konsisten, diduga melibatkan jaringan distribusi tertutup yang disebut-sebut dikendalikan oleh seorang berinisial Hasyim. Gerakannya senyap, namun dampaknya terasa nyata di tengah masyarakat.
Informasi yang dihimpun dari sumber lapangan menyebutkan, miras ilegal tersebut diduga disetorkan secara berkala ke sejumlah titik strategis di wilayah hukum Wates. Lokasi penjualan disinyalir berada di akses gang kawasan Jajar serta wilayah Carikan Wates dekat pom bensin, area yang padat aktivitas warga dan dekat fasilitas umum. Modus ini diduga sengaja dipilih sebagai tameng sosial, mengaburkan pengawasan dan mempersulit penindakan.
Warga menyindir dengan peribahasa lama yang kini kembali relevan: “Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga.” Pertanyaannya, kapan jatuh itu terjadi, dan siapa yang berani menjatuhkan?
Pola Tertutup, Pengawasan Terbuka Dipertanyakan
Penelusuran awal mengindikasikan adanya pola setoran berantai dari pemasok ke pengecer, dengan jam distribusi yang berubah-ubah. Aktivitas ini disinyalir bukan baru kemarin sore. Publik pun bertanya-tanya: mengapa praktik yang diduga meresahkan ini seolah luput dari penindakan?
Pepatah kembali mengingatkan, “Api kecil jangan dibiarkan menjadi kebakaran.” Jika dibiarkan, siapa yang akan menanggung akibatnya?
Dampak Sosial: Kamtibmas di Ujung Tanduk
Peredaran miras ilegal bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kekerasan, hingga kecelakaan. Warga sekitar mengaku resah dan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak tanpa tebang pilih.
Seruan klasik kembali menggema: “Hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas.” Jika hukum ragu, kepercayaan publik ikut runtuh.
Senggolan Regulasi dan Ancaman Sanksi
Apabila dugaan ini terbukti, para pihak yang terlibat berpotensi melanggar ketentuan perizinan dan distribusi minuman beralkohol, termasuk aturan daerah dan ketentuan pidana terkait peredaran barang tanpa izin. Konsekuensi hukum dapat berupa pidana penjara, denda, penyitaan barang bukti, hingga penutupan lokasi.
Kewenangan penertiban melekat pada pemerintah daerah melalui Satpol PP, dengan dukungan kepolisian. Bersih pangkal, jernih ujung—penegakan tegas diyakini mampu memutus mata rantai distribusi.
Desakan Transparansi dan Operasi Nyata
Masyarakat mendesak Polres/Polsek setempat, Satpol PP, dan instansi terkait untuk menggelar operasi terpadu, menelusuri alur pasok, serta mengungkap aktor kunci di balik distribusi. Diam bukan pilihan ketika ketertiban publik terancam; pembiaran hanya mengundang petaka.
Pemberitaan ini disusun dengan asas praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebut masih berstatus diduga/disinyalir. Namun publik menanti: apakah hukum benar-benar hadir, atau kembali tertinggal di balik lorong gelap peredaran miras ilegal?
Posting Komentar