JAKARTA, penanuswantara.online – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), menggantikan Budi Gunawan yang diberhentikan pekan lalu. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/9), bersama dengan sejumlah pejabat lain.
Djamari merupakan figur senior militer, lulusan Akmil 1971, tiga tahun lebih awal dari Prabowo. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949 ini pernah menempati posisi penting di TNI, mulai dari Pangdam III/Siliwangi, Pangkostrad, hingga Kepala Staf Umum TNI pada 2000. Ia sebelumnya pensiun dengan pangkat letnan jenderal, namun kini mendapat anugerah kenaikan pangkat menjadi jenderal kehormatan.
“Presiden berpesan agar saya memanfaatkan sisa usia untuk mengabdi pada bangsa. Di usia 77 tahun, saya siap menjalankan amanah ini,” kata Djamari usai pelantikan.
Dipilih Karena Senioritas dan Kedekatan
Pengamat dari Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS), Edna Caroline, menilai penunjukan ini menunjukkan pentingnya faktor senioritas di tubuh militer.
“Sebagai jenderal kehormatan, Djamari punya legitimasi untuk mengoordinasikan TNI, Polri, hingga Kementerian Pertahanan. Selain itu, ia juga memiliki kedekatan personal dengan Presiden sejak masa Akmil,” ujar Edna.
Ia mengingatkan, Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo semasa taruna. Walau pada 1998 Djamari menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian Prabowo, hubungan keduanya kini dinilai telah pulih.
Dinilai Punya Jam Terbang Panjang
Pengamat militer Khairul Fahmi menilai, pengalaman panjang Djamari di dunia militer dan politik menjadi modal utama.
“Beliau punya kredibilitas dan ketenangan dalam menghadapi dinamika politik-keamanan yang kompleks. Ukuran kepemimpinan bukan lagi usia, tetapi kemampuan menjaga keseimbangan,” katanya.
Senada, Direktur Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyebut pergantian ini juga dipengaruhi gejolak aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Presiden ingin memastikan stabilitas keamanan domestik tetap terjaga, sementara di tingkat global juga ada tantangan geopolitik. Figur militer senior dipilih agar respons lebih terukur,” jelas Agung.
Pesan Rekonsiliasi Politik
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai langkah ini sebagai bukti sikap kenegarawanan Prabowo.
“Meskipun Djamari pernah terlibat dalam proses yang menjatuhkan karier militernya, Prabowo tetap memberi amanah. Itu menunjukkan beliau tidak pendendam, melainkan menghormati para senior,” ungkap Dedi.
Dengan hadirnya Djamari, pemerintah diharapkan lebih solid dalam menghadapi isu politik dan keamanan, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.(red.al)
Posting Komentar