JAKARTA, penanuswantara.online – Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City memicu gelombang kontroversi di Amerika Serikat. Sejumlah anggota Partai Republik di Washington melancarkan tuntutan ekstrem untuk mencabut kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) Mamdani dan mendeportasinya ke negara asalnya, Uganda.
Langkah ini dikenal sebagai proses “denaturalisasi”, yang digagas oleh Andy Ogles (anggota Kongres dari Tennessee) dan Randy Fine (dari Florida). Keduanya telah mengirimkan surat resmi ke Departemen Kehakiman AS (DOJ) agar menyelidiki proses naturalisasi Mamdani pada tahun 2018.
“Jika Mamdani berbohong dalam dokumen naturalisasinya, maka status kewarganegaraannya tidak sah. Bagaimana bisa kota terbesar di Amerika dipimpin oleh seseorang yang secara terbuka mendukung komunisme dan ideologi teror?” ujar Ogles dalam pernyataan pers tertanggal 29 Oktober 2025, dikutip dari Al-Jazeera.
Ia menuding Mamdani tidak jujur dalam mengisi formulir naturalisasi yang mewajibkan pelamar mengungkapkan hubungan dengan komunisme atau kegiatan teroris.
“Jika tuduhan ini benar, kirim dia pulang dengan penerbangan pertama ke Uganda,” kata Ogles menambahkan dengan nada tajam.
Tuduhan tersebut juga menyinggung keanggotaan Mamdani dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA), yang oleh sebagian politisi konservatif dilabeli sebagai “komunis.”
Menanggapi serangan itu, Mamdani menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan sarat kebencian.
“Ini tuduhan rasis dan konyol,” tegas Mamdani, yang dikenal sebagai politisi progresif dan pendukung kuat hak-hak Palestina.
Sementara itu, para ahli hukum dan imigrasi menilai tuntutan denaturalisasi terhadap Mamdani hampir mustahil berhasil. Proses pencabutan kewarganegaraan hanya dapat dilakukan jika ada bukti kuat dan meyakinkan bahwa seseorang sengaja berbohong atau melakukan kecurangan dalam proses naturalisasi.
“Denaturalisasi adalah langkah hukum yang sangat ekstrem dan jarang dilakukan,” jelas Jeremy McKinney, pengacara imigrasi terkemuka di AS.
“Saya belum melihat satu pun bukti kredibel bahwa Mamdani tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran dalam proses naturalisasinya.”
Selain itu, para pakar menegaskan bahwa DSA bukan partai komunis, melainkan organisasi politik yang mendukung demokrasi sosial dan menolak prinsip totalitarianisme.
“Kaum sosialis demokratis justru menentang komunisme klasik dan ide kepemilikan negara atas seluruh alat produksi,” terang Harvey Klehr, sejarawan dari Emory University.
Meski begitu, tekanan politik terhadap Mamdani terus meningkat, mencerminkan ketegangan ideologis di Amerika Serikat pasca-pemilihannya sebagai Wali Kota Muslim dan keturunan Asia Selatan pertama dalam sejarah New York City — sebuah kemenangan yang sebelumnya dianggap mustahil di kota metropolitan terbesar di AS itu.(red.al)
Posting Komentar