JAKARTA, penanuswantara.online – Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) mencerminkan sikap kenegarawanan.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan bahwa Prabowo tidak terjebak pada dendam masa lalu, mengingat Djamari pernah menjabat sebagai sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memberikan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari TNI pada 1998.
“Presiden Prabowo tetap berusaha tidak menonjolkan dendam pribadi, melainkan merujuk pada pengalaman serta hubungan personal di masa lalu,” ujar Edna kepada Kompas.com, Rabu (17/9/2025).
Kedekatan Sejak Akabri
Edna menjelaskan bahwa hubungan antara Prabowo dan Djamari sebenarnya telah terjalin sejak lama, tepatnya semasa pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri).
Prabowo yang awalnya masuk pada angkatan 1973 kemudian harus mengulang dan bergabung dengan angkatan 1974, seangkatan dengan Sjafrie Sjamsoeddin. Sedangkan Djamari, lulusan Akabri 1971, kala itu berperan sebagai “pengasuh” angkatan 1974.
“Artinya, Djamari memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Sjafrie. Bahkan ia pernah menjadi komandan Prabowo ketika masih di Akabri,” jelas Edna.
Kedekatan ini berlanjut ketika Djamari bergabung ke Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Meski sempat aktif sebagai anggota MPR pada periode 1997–1998, setelahnya Djamari lebih banyak menekuni dunia usaha.
Lingkaran Lama, Budaya Sama
Edna menambahkan, komposisi lingkaran politik dan keamanan di pemerintahan saat ini banyak diwarnai oleh tokoh-tokoh lama dengan latar belakang serupa.
“Dalam lingkaran polkam yang diisi Prabowo, Djamari, dan Sjafrie, besar kemungkinan tidak ada perbedaan signifikan dalam pengambilan keputusan. Ketiganya sama-sama berasal dari kalangan militer era 70-an, yang tentu memiliki pola pikir dan kultur khas dari masa itu,” ujarnya.
Selain itu, faktor senioritas dalam tradisi militer juga menjadi pertimbangan penting. Menurut Edna, posisi Menko Polkam menuntut sosok dengan kewibawaan untuk mengoordinasikan berbagai institusi strategis.
“Dengan status sebagai Jenderal Kehormatan, Djamari kini punya otoritas kuat dalam mengoordinasikan TNI, Polri, hingga Kementerian Pertahanan. Apalagi, jajaran wakil dan sekretaris Menko Polkam saat ini juga diisi purnawirawan jenderal bintang tiga dari TNI AD,” pungkasnya.
Pelantikan Resmi
Seperti diketahui, Presiden Prabowo melantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025). Ia menggantikan Budi Gunawan yang diberhentikan pada Senin (8/9/2025).
Sebelum pelantikan, posisi Menko Polkam sempat diisi secara sementara oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai pelaksana tugas selama sepekan.(red.al)
Posting Komentar