Jakarta, penanuswantara.online – Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat setelah menerima laporan masuknya 250 ton beras diduga ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Gudang penyimpanan langsung disegel pada Minggu (23/11/2025) usai laporan masuk sekitar pukul 14.00 WIB.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan beras tersebut berasal dari Thailand dan tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat.
“Kami dapat laporan ada 250 ton beras masuk ke Sabang tanpa izin. Ini jelas pelanggaran,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan.
Impor Dilarang, Presiden Sudah Tegaskan Stok Nasional Aman
Amran menegaskan impor beras bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyatakan stok beras nasional saat ini dalam kondisi cukup bahkan surplus.
“Kami sudah dilarang untuk impor karena stok mencukupi,” kata Amran.
Ia mengungkap cadangan beras nasional saat ini mencapai 402 ribu ton, cukup untuk kebutuhan tiga bulan ke depan.
Respons Cepat: Disetop, Disita, dan Disegel
Begitu laporan diterima, Amran langsung berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim Polri, serta Pangdam setempat untuk menghentikan distribusi beras tersebut.
“Berasnya langsung disegel, tidak boleh keluar,” tegasnya.
Gudang berisi beras ilegal tersebut diketahui milik PT Multazam Sabang Group dan kini telah dipasang garis polisi.
Diduga Sudah Direncanakan
Menariknya, Amran menyebut adanya indikasi bahwa impor ini telah dipersiapkan jauh sebelum kejadian.
Ia menyampaikan izin impor dari Thailand ternyata sudah terbit sebelum rapat koordinasi digelar pada 14 November di Jakarta.
“Artinya, ini sudah direncanakan,” ucapnya.
Amran menolak alasan perbedaan harga beras Thailand-Vietnam yang dianggap lebih murah. Menurutnya, Indonesia telah melakukan impor besar dalam dua tahun terakhir dengan total lebih dari 7 juta ton.
“Nilai beras dan jagung yang kita impor dalam dua tahun terakhir mencapai Rp100 triliun,” jelasnya.
Ancaman Tegas untuk Pejabat yang Terlibat
Kementan akan menelusuri seluruh pihak yang diduga meloloskan impor tanpa izin ini.
“Kalau ada Dirjen yang meloloskan, hari ini juga selesai jabatannya,” tegas Amran.
Ia menambahkan bahwa ada indikasi pemeriksaan serupa tengah berlangsung di Batam, namun masih perlu pendalaman lebih lanjut.
Imbauan Nasionalisme dan Kepatuhan Regulasi
Amran menilai praktik impor ilegal dapat merusak kedaulatan pangan karena Indonesia memiliki stok mencukupi.
“Stok kita melimpah. Kalau masih mengambil beras dari luar negeri, nasionalismenya dipertanyakan,” katanya.
Ia memastikan beras yang disita tidak boleh beredar hingga seluruh proses investigasi dan hukum selesai dilakukan.
Kasus ini menjadi sorotan besar karena terjadi di tengah upaya pemerintah menekan impor dan menjaga stabilitas harga pangan nasional.(red.al)
Posting Komentar